Apa yang dimaksud Hukum Publik ?
Hukum publik memengaruhi beberapa bagian dari kehidupan kita sehari-hari; ini termasuk, misalnya, imigrasi, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Dalam istilah yang paling mendasar, peran hukum publik adalah mengatur hubungan antara negara dan individu. Selain itu, hukum publik mengacu pada kewenangan khusus negara untuk menjalankan negara; artinya kewenangannya untuk menegakkan, menerapkan, melaksanakan, membuat, mencabut, dan mengubah hukum. Bidang hukum ini juga sering disebut sebagai hukum konstitusional (hukum yang mendasari lembaga-lembaga utama negara dan menyediakan kerangkanya) dan hukum administratif (hukum yang menyediakan tugas dan kewenangan hukum bagi masing-masing otoritas dan badan publik).
Mengapa Hukum Publik Sangat Penting Untuk Masyarakat ?
Karena terdapat hubungan kekuasaan yang tidak setara antara negara dan individu, hukum publik menjadi sangat penting karena memberikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Ini berarti bahwa bidang hukum ini memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya terhadap individu dan bahwa mereka menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang adil dan tepat.
Pemisah Kekuasaan
Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan organ-organnya, serta warga negara. Hukum publik adalah cara yang lebih singkat untuk menggambarkan hukum tata negara dan hukum administrasi. Hukum tata negara adalah hukum yang menyediakan kerangka kerja negara dan menetapkan lembaga-lembaga utamanya serta hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga ini. Hukum administrasi memberikan kekuasaan hukum dan tugas hukum kepada badan-badan dan otoritas publik.
Pemisahan kekuasaan memiliki fungsi demokrasi yang penting, karena memungkinkan tiga kekuasaan utama negara bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kekuasaan secara mutlak. Kekuasaan ini dibagi antara tiga cabang utama pemerintahan. Pertama, cabang legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mewakili pandangan rakyat. Kedua, cabang yudikatif adalah sistem pengadilan dan tribunal yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan undang-undang yang disahkan oleh legislatif dan untuk mengadili sengketa hukum. Ketiga, cabang eksekutif memiliki tanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik.
Sepanjang sejarah, banyak penulis konstitusi menganggap prinsip pemisahan kekuasaan sebagai representasi struktur pemerintahan yang ideal. Charles Louis de Secondat, atau dikenal sebagai Baron de Montesquieu menulis tentang pengamatannya saat bepergian keliling Eropa antara tahun 1728 dan 1731. Ia adalah salah satu penulis yang paling erat kaitannya dengan doktrin ini. Dalam The Spirit of Laws , Montesquieu memperingatkan terhadap penggunaan kekuasaan secara ‘tirani’ jika tidak dibagi antara tiga cabang pemerintahan. Sebagian besar pengamatannya dilakukan di dalam istana George II di Inggris, bergerak dalam lingkaran politik dan merumuskan sebagian besar karyanya berdasarkan pemerintahan Inggris saat itu.
Demokrasi modern kini cenderung ada sebagai konsepsi parsial, atau ‘checks and balances’, tentang pemisahan kekuasaan, yang mencakup kemampuan satu cabang untuk melibatkan diri dalam isu-isu yang terutama menjadi perhatian cabang lain. Pelanggaran konstruktif terhadap doktrin pemisahan kekuasaan yang ketat dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk mencegah tirani; sedangkan pelanggaran destruktif menimbulkan ancaman terhadap tujuan tersebut. Banyak negara dengan konstitusi yang didasarkan pada sistem tripartit telah mengalami perkembangan banyak badan administratif yang melaksanakan banyak tugas pemerintahan sehari-hari. Badan-badan ini tidak mudah masuk ke dalam salah satu dari tiga cabang tersebut.
Aspek penting mengenai doktrin pemisahan kekuasaan, dengan demikian, tidak terletak pada formulasi spesifiknya, tetapi pada kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu dari tiga cabang pemerintahan. Meskipun tampak sederhana, kompleksitas muncul ketika berbagai bagian dari doktrin tersebut ditafsirkan lebih diutamakan daripada yang lain dan kebutuhan untuk menyeimbangkan doktrin tersebut dengan kebutuhan cabang-cabang untuk hidup berdampingan dalam hubungan satu sama lain. .
